< Tingkatkan Mutu Layanan Pendidikan, SMP YP Nurfauzan Bentuk Komite - Benteng Indonesia News -->

Breaking News

Tingkatkan Mutu Layanan Pendidikan, SMP YP Nurfauzan Bentuk Komite

<


Palembang,- bentengindonesia.com - Peningkatan kualitas pendidikan terus di upayakan SMP YP Nurfauzan Palembang.

Bertempat di salah satu ruangan SMP YP Nurfauzan Palembang, dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat peduli pendidikan dari lembaga Kader Militan Jokowi (Kamijo) Sumatera Selatan dan awak media Tabloid NPP (Nuansa Pendidikan & Pedesaan), ketua RT serta wali murid, membentuk Komite Sekolah, pembentukan organisasi Komite sekolah ini dilakukan dengan musyawarah. Sabtu (8/1/2020)

Dalam kata sambutannya, Feriansyah kepala sekolah mengatakan, bahwa pembentukan komite ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMP YP Nurfauzan.

"Kita ingin meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah ini, baik itu dibidang akademik maupun non akademik, jadi hari ini kita undang wali murid, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat untuk membentuk Komite Sekolah, terang Feriansyah.

"Kita juga melibatkan lembaga masyarakat dan awak media, dan Alhamdulillah hari ini terbentuk secara musyawarah," lanjut kepala sekolah.


Ketua Komite terpilih Husin Jamahir menambahkan," dalam waktu dekat kita akan mengadakan rapat komite yang akan melibatkan wali murid dan guru, tujuannya untuk menyerap aspirasi untuk program kerja Komite 3 tahun kedepan," ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 75 tahun 2016, Komite adalah organisasi mandiri yang dibentuk untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. 

Adapun Tugas Komite Sekolah adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah. (tim)


Tidak ada komentar

<