< JPU Kejari Cilacap Tuntut 3 Tahun 6 Bulan Terhadap IR Kades Non Aktif Desa Jeruklegi Kulon - Benteng Indonesia News -->

Breaking News

JPU Kejari Cilacap Tuntut 3 Tahun 6 Bulan Terhadap IR Kades Non Aktif Desa Jeruklegi Kulon

<

 

Cilacap-Jateng,- bentengindonesia.com

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap, Arif Nurhidayat dalam persidangan menuntut terdakwa IR, Kepala Desa (Kades) Jeruklegi Kulon non aktif dengan pidana penjara tiga tahun enam bulan serta denda Rp 50 juta subsider enam bulan kurungan.

IR merupakan terdakwa kasus korupsi APBDes desa Jeruklegi Kulon Tahun Anggaran 2017 dan telah merugikan keuangan negara senilai Rp 600 juta lebih.

Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dan berlangsung sejak 2 Juni 2020. Sementara sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap, Arif Nurhidayat itu digelar Rabu (29/07) lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilacap, Timotius Tri Ari Mulyanto melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Muhammad Hedra Hidayat saat ditemui dikantornya, Kamis (06/08) mengungkapkan bahwa, menuntut terdakwa IR dengan hukuman tiga tahun enam bulan dan denda sebesar Rp 50 juta subsider enam bulan penjara.

"Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam dakwaan kedua yakni pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor: 3l tahun l999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 3l tahun l999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelasnya.

Selain dari itu terdakwa yang sempat menjabat Kepala desa Jeruklegi Kulon dua periode yakni 2013 hingga 2019 dan 2019 sampai 2025 juga dituntut agar membayar uang pengganti sebesar Rp 681.585.500.



"Apabila uang yang dimaksudkan sebagai pengganti sebesar Rp 681.585.500 tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan selama 2 tahun," terangnya.

Disamping itu terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. Setelah tuntutan terdakwa segera menjalani persidangan dengan agenda pembacaan pledoi, disusul replik dan duplik.

Sebelum akhir  Agustus diperkirakan sidang dengan agenda putusan sudah kembali digelar," katanya.

Sebelumnya fakta dalam persidang menyatakan terdakwa IR terbukti telah melakukan tindakan melawan hukum dengan cara menyelewengkan dana APBDes desat Jeruklegi Kulon Tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2,6 miliar lebih. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan fisik sebesar Rp 1,7 miliar, untuk 14 proyek pekerjaan. 

Dari kegiatan pembangunan proyek tersebut terdapat delapan proyek pekerjaan seperti pembangunan berupa jembatan, cor beton, pembangunan drainase, makadam jalan serta pengaspalan jalan. Namun hasil dari kegiatan pembangunan tidak maksimal atau tidak selesai 100 persen. Akan tetapi dalam laporan pertanggung jawaban akhir tahun bahwa dilaporkan, untuk pekerjaan seluruhnya sudah selesai.

Selain tindakan tersebut terdakwa IR juga melimpahkan pekerjaan kepada pelaksana lain. Padahal dalam kegiatan ada panitia pelaksana yang sudah dibentuk dan ditunjuk sebelumnya. IR Kepala desa non aktif desa Jeruklegi Kulon juga disebut ikut menguasai anggaran desa yang dicairkan oleh bendahara keuangan desa. Terdakwa mengakui jika uang tersebut digunakan untuk kegiatan desa yang tidak ada anggaran, dan selebihnya di pakai untuk kepentingan pribadi.

(Tun.D/red)


Tidak ada komentar

<