< Berkas Perkara Kasus Korupsi Jasa Labuh Pertamina Marine Cilacap Segera Dilimpahkan Pengadilan - Benteng Indonesia News -->

Breaking News

Berkas Perkara Kasus Korupsi Jasa Labuh Pertamina Marine Cilacap Segera Dilimpahkan Pengadilan

<

Cilacap-Jateng,- bentengindonesia.com
Kejaksaan Negeri Cilacap menargetkan akhir September ini berkas perkara kasus dugaan korupsi jasa labuh Pertamina Marine Region IV Cilacap yang telah merugikan keuangan negara hingga Rp 4,3 miliar lebih sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

"Tersangka PA (AY) ditangkap pada 4 Agustus 2020, kemudian dilakukan penahanan terhadap tersangka di Rutan Cilacap. Disebabkan masa penahanan tersangka terbatas, maka pelimpahan berkas perkara tahap I kepada penuntut umum juga dilakukan," jelas Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap Timotius Tri Ari Mulyanto melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Muhammad Hendra Hidayat, Rabu (02/09/2020) di kantornya.

Lebih lanjut bahwa, Penuntut umum sudah meminta perpanjangan penahanan tersangka hingga 2 Oktober 2020. Penahanan pertama terhadap tersangka dilakukan pada 4 Agustus sampai dengan 23 Agustus. Selanjutnya oleh penuntut umum diperpanjang mulai 24 Agustus sampai dengan 2 Oktober.
"Kami secara marathon terus melakukan penyidikan untuk menyelesaikan berkas perkara tersangka agar akhir September ini bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor," ucap Kasi Pidsus.

Ditegaskan bahwa, Saat ini, berkas perkara dalam proses tahap I, yakni pengiriman berkas dari penyidik Kejari Cilacap ke penuntut umum Kejari Cilacap. Meskipun sama-sama Jaksa, namun tim dari penyidik dan penuntut umum itu berbeda. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kwalitas perkara. Tim penuntut umum akan memeriksa berkas untuk menilai sehingga bila terjadi ada kekurangan maka berkas dikembalikan atau P-19.

"Berkas perkara tahap I terhitung 31 Agustus 2020. Kemudian hingga saat ini sedang dilakukan penelitan berkas perkara oleh tim penuntut umum yang dimungkinkan bila terjadi ada kekurangan maka segera untuk dilengkapi," terang Hendra.

Terkait kerugian yang ditimbulkan untuk menghitung uang negara yang dirugikan pihaknya bekerjasama dengan meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI perwakilan Jawa Tengah.

"Kami masih menunggu hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. hasil dari audit nantinya disusulkan pada saat sebelum P-21. Termasuk tambahan dokumen atau mungkin ada penyitaan baru baik berupa barang maupun uang dari hasil pelacakan juga nanti akan disertakan untuk disusulkan biar prosesnya cepat," ungkapnya.

Dikatakan, bahwa, Kejari saat ini sedang melakukan pelacakan aset baik melalui bidang Intelijen maupun bidang Pidana Khusus Kejari Cilacap.
Hendra menegaskan, mengingat masa penahanan yang terbatas, maka apabila nantinya aset tersangka tidak didapat sebagai penyelamatan keuangan negara maka penuntut umum akan tetap melimpahkan ke Pengadilan tanpa menunggu pelacakan aset selesai.
"Kita targetkan untuk akhir bulan September ini berkas perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang tanpa harus menunggu penyelamatan keuangan negara. Terkait penyelamatan nanti kita lakukan sambil jalan. Upaya tersangka untuk membayar juga bisa dilakukan apabila yang bersangkutan mau membayar ya syukur," tegasnya.

Kasi Pidsus menambahkan, sejauh ini atas keterangan yang didapat saat dilakukan pemeriksaan, tersangka mengakui semua perbuatannya.
"Dalam keterangannya yang bersangkutan merasa artinya persidangan nanti tidak akan lama, tidak akan menemui kesulitan, karena yang bersangkutan dalam BAP sudah mengakui semuanya. Apa yang diakui oleh tersangka dalam BAP nanti tinggal dilihat di Persidangan," tandasnya.

(Tun.D/red)

Tidak ada komentar

<