< Dugaan Tindak Pidana Kasus Korupsi Pengelolaan Stone Crosser Kejaksaan Negeri Cilacap Geledah Kantor Desa Bulupayung - Benteng Indonesia News -->

Breaking News

Dugaan Tindak Pidana Kasus Korupsi Pengelolaan Stone Crosser Kejaksaan Negeri Cilacap Geledah Kantor Desa Bulupayung

<

 

Cilacap Jateng,-bentengindonesia.com

Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap geledah kantor Desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Selasa (23/02/2021).

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti-bukti atas dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan stone crosser (pemecah batu, red) milik Pemerintah Desa Bulupayung yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017.

Penggeledahan dipimpin langsung Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Cilacap, Muhammad Hendra Hidayat berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Cilacap, Nomor : Print-35/M.3.17/Fd.1/02/2021 tanggal 18 Februari 2021. 

Dalam penggeledahan dikawal aparat Kepolisian dari Polsek Kesugihan, tim menggeledah setiap ruang kantor Desa Bulupayung dan meninjau lokasi stone crosser yang berada di Jalan Raya Kesugihan.

Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Timotius Tri Ari Mulyanto melalui Kasi Pidsus, Muhammad Hendra Hidayat mengatakan, ini sesuai dengan surat perintah penyidikan mengenai dana desa tahun 2017, walaupun dalam sprindiknya itu dari 2016-2020."Poinnya untuk stone crosser tersebut berasal dari dana desa tahun 2017,” katanya.   

Untuk kerugian negara, lanjut Hendra saat ini sedang dihitung oleh ahli auditor dari Inspektorat Kabupaten Cilacap yang ikut bersama kita, sehingga belum bisa kami sampaikan berapa kerugian negara.



Dalam penyidikan ini, kami membawa barang bukti berupa dokumen dari kantor desa, dan sebagian dari saksi-saksi yang kita ambil keterangannya saat diperiksa di Kejaksaan,” tuturnya.

Selain itu, kami juga  mengamankan barang bukti alat berat berupa stone crosser sebetulnya alat tersebut akan kita bawa namun Karena mesinnya tidak ada maka tidak bisa kami bawa.

"Sementara kami pasang garis police line agar tidak diubah bentuknya dan kita buatkan berita acara penitipan kepada pihak yang bertanggungjawab disini,” tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Suharyono mengatakan, Kejadian diawali dari pihak Cv. Akbar Perkasa selaku pengelola yang tidak memberikan hak kepada BUMDes atau pihak desa terkait bagi hasil," katanya.

Penyertaan modal bersumber dari Alokasi Dana Desa  (ADD) senilai Lima ratus satu juta rupiah tahun anggaran 2017.

Selain sumber dari Dana Desa, Kementrian Desa (Kemendes) juga memberi tambahan sebesar Lima puluh juta rupiah sehingga total anggaran yang diterima senilai Enam ratus satu juta rupiah," jelasnya.

Penyertaan modal digunakan untuk membuka lokasi pabrik Stone Crosser (pemecah batu) yang nilainya sesuai angka nominal dana yang  dikucurkan.



Sebelumnya pihak pengelola Cv. Akbar Perkasa sudah melakukan Mou dengan pihak desa sebelum pengurus dibentuk dan kami sebagai pengurus hanya melaksanakan kebijakan yang sudah ada. Terkait prosentase 45% untuk BUMDes 55% pihak Cv," bebernya.

Lokasi atau lahan yang digunakan merupakan milik warga yang dibayar secara sewa. Sewanya pun bermacam bentuk berupa ganti lahan persawahan sebesar Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah, pertahun.

Mengenai income desa awal 2017 Stone Crosser sudah beroprasi dan ada masukan hasil hingga kegiatan ditutup sampai sekarang pengurus baru menerima hasil sebanyak Tiga puluh lima juta rupiah," tutur Haryono.

Saat dikonfirmasi, Ahmad Badari, Kepala desa Bulupayung, Menyampaikan, Penyertaan modal sumber Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Lima ratus satu juta rupiah masuk APBDes tahun anggaran 2017 dan pada tahun anggaran tersebut ia belum menjabat menjadi Kepala desa.

Ahmad mengaku, permasalahan justru muncul ketika dirinya menjabat Kepala desa dan upaya yang dilakukan setelah menjabat pada 2019 hingga sekarang berusaha  meminta pengurus BUMDes atau pihak pengelola untuk membuka transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan.

"Beberapa kali undangan, agenda rapat kami adakan dilingkup pemerintahan desa untuk membahas upaya penyelesaian secara transparan,"jelas Kades.

Harapan saya selaku Kepala desa permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan semua tidak ada yang saling dirugikan.

Dugaan kasus yang sedang ditangani pihak Kejaksaan dan sudah memeriksa beberapa saksi-saksi kami serahkan sepenuhnya ke pihak Penyidik. Harapan kami masalah yang terjadi tidak menimbulkan kasus yang mengarah terhadap pidana sehingga warga kami bisa selamat dari upaya jeratan hukum," pungkasnya.

TUNJANG.D


Tidak ada komentar

<